MENGAWAL WAJIB BELAJAR ENAM TAHUN DI FATHUL HIDAYAH

Sebagai lembaga pesantren yang membidangi pendidikan tingkat menengah, maka Fathul Hidayah memberikan pelayanan pendididan dengan dua tingkatan unit pendidikan. Dua unit tersebut adalah Madrasah Tsanawiyan dan Madrasah Ailyah. Dua unit pendidikan tersebut diharapkan mampu bersinergi dan berkolaborasi untuk menghasilkan lulusan yang siap untuk masuk dunia perguruan tinggi serta kembali ke masyarakat bagi mereka yang tidak mampu atau tidak berminat untuk kuliah.

Dalam rangka mengawal para santri untuk bisa belajar di Fathul Hidayah selama enam tahun, maka dari para steak holder sendiri utamanya dari kalangan pengurus yayasan selalu memberikan dorongan serta pembaharuan pemikiran untuk merealisasikannya. Dorongan tersebut dilakukan baik dalam bentuk administratif seperti surat pernyataan di awal tahun pelajaran bagi para pendaftar untuk siap belajar selama enam tahun. Penguatan ini juga dilakukan dengan melakukan restrukturisasi lembaga pendidikan. Drs. H. Malik Zuhri, S. Pd., MM. Pd yang akrab disapa pak haji Malik bahkan telah mendorong penyatuan dua lembaga ini dengan dua kali perubahan susunan organisasi madrasah.  Yang pertama dilakukan dengan adanya integrasi pucuk pimpinan madrasah pada semster gasal tahun pelajaran 2014/2015.

Namun seiring dengan banyaknya masukan serta tuntunan regulasi pendidikan terkait bahwa kepala madrasah harus berSatMinkal di lembaga yang bersangkutan, maka pada awal semester genap tahun pelajaran 2014/2015 penyatuan pimpinan unit pendidikan ini kembali dipisah berdasarkan tingkatannya. Pemisahan ini juga belum dilakukan secara total karna masih ada beberapa pos pembantu kepala madarsah yang masih menyatu. Format restrukturisasi yang terakhir ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya sampai saat ini masih dilaksanakan di Fathul Hidayah.

Terobosan lain yang dilakukan adalah dengan mengurangi gebyar pelaksanaan ujian nasional baik dalam segi penambahan jam pelajaran, temu wali santri dan yang lainnya. Sehingga tahun ini adalah yang pertama untuk sosialisasi biaya UN di kelas tiga cukup dilakukan dengan edaran tanpa mengundang wali yang bersangkutan.

Memasuki tahun pelajaran 2014/2015 pondok pesantren Fathul Hidayah telah memasuki usia yang ke-20. Usia yang sudah cukup dewasa untuk ukuran sebuah lembaga pendidikan. Namun langkah yang harus ditempuh untuk mengawal pendidikan enam tahun ini masih selalu diliputi ketakutan dan keragu-raguan. Hal ini secara nyata dapat terlihat  dengan tidak adanya kesamaan persepsi bahwa kelas tiga harus melanjutkan ke kelas yang di atasnya. Hal ini jelas terlihat nyata dengan adanya beberapa guru yang belum sepaham tentang pelaksanaan Ujian Nasional bagi kelas tiga. Ujian Nasiona bagi kelas tiga seharusnya dibuat dengan sepi ing gawe rame ing pamrih atau secara kualitas tetap berbobot tapi rendah dari segi formalitas. Hal ini perlu dilakukan agar anak kelas tiga tidak terbersit di benak mereka bahawa mereka akan melakukan ujian akhir yang sekaligus juga sebagai pintu gerbang untuk keluar dari Fathul Hidayah.

Ditinjau dari sisi psikologis memang bisa dikatakan wajar kalau anak- anak kelas tiga ini ada semacam kejemuan untuk belajar di satu  tempat selama enam tahaun apalagi di lembaga selevel Fathul Hidayah yang dalam beberapa hal fasilitasnya masih memerlukan perbaikan. Kebosanan ini timbul karena mereka harus tinggal di asrama yang tidak jauh berbeda, mengikuti rutinitas aktivitas yang sama serta menghadapi teman, pengurus dan guru yang tidak jauh berbeda.

Untuk menanggulangi hal ini menurut penulis ada  beberapa hal yang krusial untuk  segara dilakukan:

  1. Adanya kesinambungan kurikulum dan materi pembelajaran.

Dalam lembaga Fathul Hidayah ada beberapa materi yang bersifat independen dan berkelanjutan. Materi tersebut di antaranya adalah materi pembinaan di kursus bahasa asing, materi di komputer serta pembinaan pengajian kitab kuning. Materi-materi ini harus secara jelas ditekankan penguasaannya di awal tahun pelajaran. Sehingga wali santri tahu bahwa di Fathul Hidayah ada standar minimal kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan Fathul Hidayah. Kemampuan ini tidak akan diperoleh secara sempurna bila mereka hanya belajar selama tiga tahun. Dalam pembelajaran bahasa sendiri departemen pengembangn Bahasa telah menerbitkan SK/KD pembelajaran bahasa selama enam tahun. Hal ini harus terus dikawal sehingga setiap pengajar bahasa mengetahui dan mampu mengikat para santri dengan materi tersebut.. Bila perlu pada masa yang akan datang pesantren perlu bekerja sma dengan lembaga kursus bahasa baik Arab atau Inggris untuk menerbutkan sertifikat yang menunjukkan kemampuan berbahasa santri yang telah ditempuh selama masa belajar enam tahun.

Hal ini juga berpeluang besar untuk dilakukan pada pembelajaran materi agama utamanya yang berhubungan dengan hafalan ilmu-ilmu alat. Sebagaimana maklum untuk kelas satu sampai kelas tiga anak-anak unggulan dibina untuk mengahafal nadzam Imrity. Pembinaan ini sering bisa terselesaikan  ketika anak menginjak ke kelas tiga bahkan sebelum anak duduk di kelas tiga. Nah, kekosongan waktu yang ada inilah yang membuat anak berfikir bagaimana dengan kelanjutan belajar ilmu alat mereka. Pemikiran ini sering mendorong anak untuk melirik lembaga pendidikan di luar Fathul Hidayah yang sudah mapan dalam pembelajaran ilmu alatnya. Sehingga untuk meningkatkan dan menjaga kesinambungan hafalan anak waktu ini harus langsung digunakan untuk menghafalkan Alfiyah  Ibn Malik yang merupakan materi hafalan ilmu alat di kelas emapt. Karena kalau ini tidak dilakukan selain dampak di atas tadi adalah sangat berisiko kalau anak dipaksa untuk menghafal Alfiyah mulai dari nol di kelas empat dan tidak selesai di kelas enam karena banyaknya kegiatan yang harus ditempuh dikelas enam baik untuk ujian nasional, program studi lanjt maupun persiapan ujian pesantren.

  1. Kesinambungan Kebijakan

Di setiap bidang kehidupan adalah wajar jika tiap pimpinan mempunyai kebijakan yang dianggap bisa meningkatkan kemampuan belajar anak didiknya. Salah satu kebijakan ini dalah tentang pemenuhan fasilitas IT di pondok pesantern Fathul Hidayah. Namun seiring dengan berjalannya waktu tahun ini hal tersebut adalah belum bisa direalisasikan. Oleh karenanya jika kebijakan itu dianggap posistif maka haruas ada kesinambungan dan tanggung jawab dari pemegang kebijaksanaan selanjutnya.

  1. Ketegasan pucuk pimpinan.

Sebagai sebuah pesantern maka kehidupannya adalah tidak bisa lepas dari figur pengasuh sebagi salah satu pilar utama keberadaan pesantren. Karenanya pengasuh harus didorong untuk selalu menanamkan kebijakan yayasan serta garis pembelajaran yang ditetapkan di Fathul Hidayah. Salah satu hal yang selalu ditunggu adalah ketegasan untuk menahan ijazah para santri. Hal ini adalah perlu demi menegakkan kesepakatan yang sudah ditandatangani dengan wali santri dan santri sendri dalam surat bermaterai. Jika ini dilakukan maka para bawahan akan mendapatlan motivasi yang lebih untuk ikut serta dalam mengawal kebijakan tersebut.

Kebijakan ini sering dilakuakn oeh beberapa lembaga yang mapan bahkan oleh lembaga yang secara umur adalah masih kalah jauh dengan Fathul Hidayah.

  1. Variasi kegitan pembelajaran dan materinya.

Fathul Hidayah adalah satu namun tentunya kestuan tersebut tidak harus sama. Dalam beberapa kegiatan memang substansinya adalah sama namun perlu adanya kemsan serta format yang berbeda. Hal ini bisa dilakukan dalam kegiatan kepramukaan, olah raga serta ziarah. Kegiatan ziarah yang intinya adalah untuk Tawasul serta pemantapna nilai Ahlussunah wal jamaah tentunya perlu dikaji ulang untuk menyamakan kegiatan antara kelas tiga dan enam. Hal ini mengingat kelas senam secara usia lebih dewasa serta yang lebih penting lagi tingkat kegiatan dan beban belajar lebih tinngi.

Demikianlah kiranya beberpa hal yang perlu direnungkan bersama demi menuju  Fathul Hidayah yang lebih baik pada tahun-tahun yang akan datang. Wassalam.

 

Sebuah renungan menjelang akhir tahun pelajaran 

Khoiri, M. Pd. I.

 

Leave a Comment